Warga Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menggelar aksi demo di lapangan desa setempat.
Mereka menolak keras pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lapangan desa setempat.
Seratusan warga mengikuti aksi demo penolakan itu. Mereka juga membentangkan spanduk penolakan, Jumat (27/3/2026) sore.
Mereka menyampaikan penolakan pembangunan KDMP di lapangan. Sebagian lahan lapangan seluas sekitar 20×20 meter yang sudah digali untuk pembangunan KDMP, diuruk kembali oleh warga.
”Kami menolak pembangunan KDMP di sini karena lapangan ini bermanfaat untuk anak sekolah dan masyarakat, 17 Agustusan, sedekah bumi. Kami menolak pembangunan KDMP di sini,” ungkap warga, Sulistiono.
Sebenarnya lapangan desa ini merupakan lahan milik Perhutani. Pemerintah Desa (Pemdes) dan warga desa Sukobubuk menggunakan lahan tersebut sebagai lapangan setelah mengantongi Hak Guna Pakai (HGP).
Warga pun menggunakan lapangan itu untuk berbagai kegiatan. Mulai olahraga, acara keagamaan, acara kebudayaan, dan pertemuan-pertemuan sosial.
Namun warga dikagetkan dengan adanya pengerukan lahan tersebut yang telah dilakukan pada bulan Ramadan.
Padahal saat rapat dan diskusi dengan Pemdes hingga tokoh masyarakat, warga menolak pembangunan gerai KDMP di lapangan itu.
”Udah diajak diskusi 10 hari yang lalu, tapi belum ada titik temu, ada perwakilan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, RT dan RW. Mayoritas warga tidak setuju semua,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Desa (Kades) Sukobubuk, Saman buka suara terkait adanya penolakan tersebut. Pihaknya mengaku sudah menampung aspirasi masyarakat.
”Ada sebidang tanah kepemilikan Perhutani, kami sudah sesuai bertindak sesuai dengan kapasitas kades dan juga arahan Dinkop. Kami sudah bersurat terus dipertemukan, sudah kita jembatani, tetapi belum ada kesepakatan,” katanya.
Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menemukan titik temu untuk menemukan lahan yang cocok untuk pendirian gerai KDMP.
Sayangnya, di Desa Sukobubuk tidak ada tanah yang kosong untuk pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
”Kami berjuang untuk rakyat, yang jelas untuk menjembatani antara Agrinas terkait pengadaan, dan udah koordinasi dengan Perhutani. Kalau masyarakat tidak menghendaki, KDMP di lapangan itu, maka jadi PR kita bersama, desa tak mempunyai tanah,” pungkas dia.